Hamas Tegaskan Tak Akan Memimpin Gaza di Era Pascaperang
Fokus pada Rekonsiliasi dan Struktur Baru Palestina
Ong39 — Hamas menyatakan tidak akan mengambil bagian dalam pemerintahan Gaza setelah berakhirnya konflik dengan Israel. Langkah ini dianggap sebagai upaya membuka jalan bagi terbentuknya pemerintahan transisi yang lebih inklusif dan diakui secara internasional.
Pernyataan tersebut muncul menjelang konferensi perdamaian di Kairo yang akan mempertemukan para pemimpin regional dan dunia untuk membahas arah baru bagi masa depan Gaza. Gencatan senjata yang baru disepakati menjadi titik awal pembicaraan serius mengenai rekonstruksi dan pemerintahan sipil di wilayah tersebut.
Hamas Mundur dari Pemerintahan, Bukan dari Perjuangan
Seorang pejabat yang dekat dengan tim negosiasi Hamas menyebutkan bahwa keputusan ini bukan berarti kelompok tersebut melepaskan perannya dalam perjuangan nasional Palestina.
“Kami tidak akan terlibat dalam struktur pemerintahan sementara, tetapi tetap menjadi bagian dari sistem politik Palestina secara luas,” ungkap sumber tersebut, dikutip pada Minggu (12/10).
Langkah Hamas ini juga dianggap sebagai sinyal bahwa mereka siap memberikan ruang bagi faksi-faksi lain untuk berperan lebih besar dalam masa transisi. Komite khusus tengah dibentuk untuk menentukan siapa yang akan duduk di struktur pemerintahan baru tersebut.
Langkah Menuju Pemerintahan Transisi
Sumber diplomatik di Kairo mengungkapkan bahwa sejumlah pihak, termasuk mediator Mesir, telah menyiapkan rancangan daftar anggota komite transisi. Sekitar 40 nama dari berbagai faksi Palestina telah diajukan, tanpa dominasi dari satu kelompok pun.
Keputusan Hamas ini disambut positif oleh komunitas internasional, yang menilai langkah tersebut bisa mempercepat proses stabilisasi dan memperkecil potensi konflik internal. Meski begitu, banyak yang menilai tantangan besar masih menanti, terutama terkait integrasi keamanan dan kendali administratif di Gaza.
Kesimpulan
Langkah Hamas untuk tidak terlibat langsung dalam pemerintahan Gaza pascaperang dinilai sebagai keputusan strategis untuk membuka jalan bagi kesatuan nasional. Meskipun tidak lagi memegang kendali administratif, Hamas tetap menegaskan perannya sebagai bagian penting dari struktur politik dan perjuangan rakyat Palestina.
