Bahlil Pastikan Negosiasi Pertamina, Vivo, dan BP Masih Berjalan Meski Pembelian BBM Dibatalkan
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan proses komunikasi antara Pertamina dengan pihak swasta, termasuk Vivo Energy Indonesia (Vivo) dan BP AKR, masih terus berlangsung. Hal ini menyusul keputusan dua perusahaan tersebut yang sempat membatalkan rencana pembelian BBM base fuel impor dari PT Pertamina Patra Niaga (PPN).
Menurut Bahlil, dinamika dalam proses kerja sama bisnis adalah hal yang wajar. Negosiasi dilakukan dengan skema business-to-business (B2B), sehingga setiap pihak memiliki ruang untuk menyampaikan kepentingan dan penyesuaian teknis.
“B2B-nya lagi dikomunikasikan. Saya sudah sampaikan bahwa ini kolaborasi antara Pertamina dengan swasta. Jadi masih berjalan,” kata Bahlil usai menghadiri peluncuran logo baru BPH Migas di Jakarta, Kamis (2/10).
Sebelumnya, Pertamina dan Vivo telah menandatangani kesepakatan pembelian sekitar 40 ribu barel BBM. Namun, Vivo mendadak mundur karena kandungan etanol dalam bahan bakar Pertamina dinilai tidak sesuai spesifikasi yang mereka butuhkan.
Wakil Direktur Utama PPN, Achmad Muchtasyar, menjelaskan bahwa kandungan etanol sebesar 3,5 persen dalam BBM Pertamina sebenarnya masih berada dalam batas regulasi, yakni maksimal 20 persen. Meski demikian, Vivo tetap memutuskan untuk membatalkan transaksi.
Perwakilan Vivo Energy membenarkan langkah tersebut. Menurut mereka, ada faktor teknis yang tidak bisa dipenuhi oleh Pertamina.
“Betul kami sudah melakukan negosiasi, tapi karena beberapa aspek teknis belum bisa dipenuhi, maka pembelian terpaksa dibatalkan,” jelasnya dalam rapat dengan Komisi VII DPR, Rabu (1/10).
Meski begitu, Vivo menegaskan pintu kerja sama masih terbuka. Jika ke depan Pertamina mampu menyesuaikan spesifikasi sesuai permintaan, mereka siap kembali melanjutkan rencana pembelian.
Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama antara BUMN energi dan swasta internasional masih memiliki potensi besar. Dengan dukungan regulasi yang fleksibel, negosiasi yang berjalan saat ini diharapkan bisa menghasilkan kesepakatan baru yang saling menguntungkan.
