Aksi Massa Memaksa Parlemen Bertindak
Jakarta – Publik Timor Leste berhasil menekan parlemen setelah rencana pembelian mobil dinas baru senilai jutaan dolar menuai protes keras. Ribuan demonstran, didominasi mahasiswa, berkumpul di sekitar gedung Parlemen Nasional Dili pada 15-17 September 2025, menuntut pembatalan pengadaan kendaraan untuk 65 anggota DPR.
Demonstrasi yang awalnya damai berubah tegang ketika sebagian mahasiswa melempar batu, memicu polisi menembakkan gas air mata. Para peserta aksi membawa spanduk dengan pesan anti-korupsi, menuntut agar uang rakyat tidak dialihkan ke kebutuhan mewah legislatif.
Tekanan Publik dan Pembatalan SUV
Parlemen akhirnya mengakui tekanan warga dan membatalkan pengadaan SUV Toyota Prado yang telah masuk dalam anggaran 2025 senilai US$ 4,2 juta. Sekretariat Jenderal Parlemen diberi mandat untuk memastikan pemeliharaan dan pemanfaatan kendaraan lama yang sudah ada.
“Pembatalan ini menunjukkan bahwa suara rakyat tetap memiliki pengaruh besar terhadap keputusan politik di Timor Leste,” kata Domingos de Andrade, aktivis lokal, saat diwawancarai wartawan.
Ketidakpuasan Demonstran dan Kontrol Publik
Meskipun parlemen membatalkan pengadaan mobil, sebagian demonstran tetap skeptis dan kembali turun ke jalan pada Rabu, 17 September 2025. Mereka menuntut transparansi penuh mengenai dana publik dan menekankan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap pengeluaran DPR.
Trinito Gaio, salah seorang demonstran, menegaskan: “Kami di sini untuk memastikan pajak kami tidak digunakan untuk hal yang salah.”
Dampak Sosial dan Ekonomi
Timor Leste sebagai negara termuda di Asia Tenggara masih menghadapi tantangan besar, termasuk kemiskinan tinggi, pengangguran, dan ketergantungan pada sektor minyak. Aksi demonstrasi ini menyoroti ketidakpuasan publik terhadap alokasi anggaran pemerintah yang dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
Kesimpulan: Kekuatan Suara Publik
Rencana mobil baru anggota DPR Timor Leste batal berkat aksi masyarakat yang konsisten. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana partisipasi publik dapat mengubah keputusan politik, sekaligus memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi di pemerintahan.
Simak update terkini dan berita gacor tanpa potongan seputar kebijakan publik Timor Leste di ong39info.id
