Palestina dan Masa Depannya: Jalan Terjal Menuju Kemerdekaan
Masa depan Palestina masih penuh ketidakpastian, bahkan di tengah Sidang Majelis Umum PBB ke-80 pada September 2025 di New York. Isu Palestina tetap menjadi cermin kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan keadilan, meskipun telah lebih dari tujuh dekade sejak peristiwa Nakba 1948.
Dunia menunjukkan dukungan baru, termasuk pengakuan kenegaraan dari sejumlah negara Eropa. Presiden Prancis Emmanuel Macron, misalnya, menyuarakan pengakuan terhadap Palestina dengan beberapa syarat. Negara-negara seperti Kanada, Inggris, Portugal, dan Australia pun menunjukkan dukungan terhadap hak menentukan nasib sendiri bagi Palestina.
Pidato Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengedepankan tuntutan gencatan senjata permanen, pembebasan tahanan, serta penarikan Israel dari Gaza. Ia juga menegaskan pentingnya satu pemerintahan sah tanpa keterlibatan Hamas.
Di sisi lain, Israel—dengan dukungan Amerika Serikat—menolak gagasan negara Palestina. AS tetap menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB, yang membuat keanggotaan penuh Palestina di PBB masih belum tercapai.
Solidaritas masyarakat global terhadap Palestina semakin kuat. Namun, tantangan internal seperti perpecahan politik antarfaksi Palestina masih menghambat perjuangan diplomatik mereka.
Ada tiga kemungkinan arah masa depan Palestina:
-
Solusi dua negara (yang paling banyak didukung).
-
Status quo yang berlarut, tanpa kemajuan nyata.
-
Model alternatif, seperti negara federasi atau konfederasi, yang kini mulai diperbincangkan meski belum dominan.
Pada akhirnya, kemerdekaan Palestina bukan sekadar isu politik, tetapi soal martabat manusia. Dunia yang menolak kemerdekaan Palestina berarti menunda keadilan dan memperpanjang penderitaan satu bangsa.
